Audiensi ke Inspektorat Sumut: Tersentak untuk menjaga Maruah gerakan Anti Korupsi

Rabu, 21 September 2022

Akhirnya bisa beraudiensi dengan Inspektorat. Kegiata ini memang sudah direncanakan jauh hari, proposal Kepak Mendai pun sudah disiapkan. Saat itu pak Lasro rangkap jabatan menjadi Kadis Kesehatan Pemprov Sumatra Utara. Namun audiensi kuurungkan diam-diam, karena kelatahan Paksi se Indonesia melakukan pengukuhan Forum PAKSI daerah. Ada yang mengganjal dan sulit kuterima, jika Forum PAKSI yang independen harus dikukuhkan oleh Pemerintah Provinsi. Bagiku itu sama saja menurunkan posisi yang tadinya setara, menjadi berada dibawah Pemerintah. 

Ternyata kelatahan nasional, sampai juga saatnya mendesak ke Sumut. Kegiatan KPK RI di hotel Radisson awal september yang lalu, membuat desakan pengukuhan ini semakin gencar. Master Ainun yang berinisiatif menelpon inspetor, dan tentu saja disambut segera oleh beliau. Grup Forum PAKSI Sumut pun disebarkan untuk hadir di audiensi ini. Karena butuh data anggota, maka dibuat list data anggota di WhatsApp grup tersebut, Eh..belakangan Ketua Kompak Sumut, melampirkan Paksi yang berasal dari Sumut. Ada 72 Orang ternyata di Sumut, namun di WAG tidak lebih dari 50 saat itu. 

Suasana WAG menjadi lebih riuh dari biasanya. Master Ainun berinisiatif membuat rapat online membahas persiapan audiensi dengan inspektorat tersebut. Eh..tiba-tiba dibatalkan oleh Ketua, tanpa alasan jelas. Berbagai data Kompak Sumut diupload ketua, seperti Susunan kepengurusan yang pernah kuminta di share di grup. Hasil Musyawarah terpilihnya AK Nasution menjadi ketua, dan foto audiensi mereka ke Inspektorat. Ternyata Ketua sudah audiensi ke Inspektorat, tanpa memberitahukan ke WAG forum PAKSI Sumut. 

Hmm...memanglah sejak awal (sejak master Nizam) kepengurusan ini tidak transparan, mencurigakan sekali.

Ketua Kompak Sumut mengabarkan di hari H, kalau dia tidak bisa hadir karena tidak diizinkan atasan, dan posisinya bertugas sebagai ASN di Madina. Nama-nama yang mendaftar di grup, tersisa kami bertiga saja. Master Hermansyah juga konfirmasi beberapa jam sebelum audiensi, tidak bisa hadir. 

Kami berdiskusi dulu sebelum ke Inspektorat. Apa target yang ingin dicapai. Termasuk kegusaran tidak transparan dan rendahnya kinerja kepengurusan ini. Aku memang menolak jadi pengurus dan memilih jadi anggota saja, karena tidak ingin jadi duri dalam daging di kepengurusan ini. 

Pukul 13.30 wib sesuai rencana, kami hadir di ruang rapat inspektorat. Pak Lasro langsung bertanya mana yang dosen?. Mungkin dia lupa wajahku. Tapi pak Lasro mengatakan tadinya saya mengira Ibu Pera adalah ketua dari Forum ini. 

Dia curhat tentang audiensi yang sebelumnya, dan kekhawatiranya tentang Forum PAKSI ini. Titik tekannya adalah dia gusar dengan posisi ketua saat ini adalah ASN. 

Jadilah kami memaparkan konflik yang terjadi di Forum PAKSI Sumut, yang bernama KOMPAK Sumut. 

"Saya kira Ibu Pera yang jadi Ketua?", kata beliau. 

Aku tertawa, lalu kujelaskan "Saya menjabat ketua Komunitas Medan Membaca Pak, bergerak di Literasi Anti Korupsi, di Kompak Sumut saya hanya Anggota"

Pak Lasro menjelaskan tentang rencana pengukuhan. Dia menghapus peran Pemerintah dalam PAKSI. Hanya dibatasi di pengukuhan saja, tapi tidak perlu masuk di kepengurusan. Pengukuhan juga bukan berarti Forum PAKSI mendapatkan anggaran kegiatan, dan perhatian khusus. Kalian tetap menjadi Komunitas yang berdiri sendiri. Harus siap terus sebagai relawan, jangan manja. 

Pas sekali...pikirku, ternyata sama pemikiran kita Pak, dan apa yang Bapak sampaikan menghapus kekhawatiran saya. Sejujurnya saya menghindari pertemuan ini karena tidak terima kalau kami berada di bawah pemerintah. Namun desakan dari KPK dan kondisi Kompak Sumut, membuat saya hadir disini. Kita sejalan Pak, sambutku gembira. 

Pak Lasro berharap aku sebagai Ketua Kompak Sumut yang baru. Dia lebih suka, forum ini tidak dijabat oleh ASNm karena tidak independen dan cenderung korup. Ada draf AD AR Forum PAKSI yang disusunnya. Intinya mengatur agar tidak ada hubungan dengan pemerintah, Baik penasehat maupun pengarah, jangan mencantumkan Gubernur. Bagaimana nanti, kalau gubernurnya terseret menjadi tersangka korupsi, tentunya tidak benar jika pengarah forum PAKSI adalah Koruptor. 

Bu Pera saja jadi pengarah atau penasehat jika tidak bersedia jadi Ketua. ucapnya saat itu. tapi yang membuatku terhenyak adalah : JAGALAH MARUAH FORUM PAKSI INI, Jangan dibiarkan saja bu. 

Aku jadi tersadar, kalau forum ini harus kukendalikan dalam jalur PAKSI. Mejaga dari orang-orang yang merasa dapat anggaran dari pemerintah baru dapat bekerja menjadi PAKSI. 

Pak Inspektorat ini memang terkenal keras ya. Satu sisi seolah menanggap Forum ini memang lemah, tak bisa mengelola organisasinya, dan berharap anggaran dari daerah, dituntun oleh pemerintah. Tapi bisa dimanfaatkan untuk mengeser jalur kepemimpinan PAKSI ini agar dipegang oleh non ASN. 

Jadi di pertemuan ini, kami sepakati untuk: 

1. Menyelesaikan internal rumah tangga Kompak Sumut, Mengganti Ketua dengan kriteria bukan ASN dan berdomisili di Medan untuk memudah kan kordinasi. 

2. Diberi waktu 2 minggu, setelah clear, inspektorat akan mengurus kegiatan pengukuhan. 

3. Kegiatan-kegiatan kerjasama,terutama mendorong diklat PAKSI di Sumut melalu BPSDM. 

4. Inspektorat akan melibatkan PAKSI, secara individual, berdasarkan kapasitas yang menurut beliau memang layak untuk menjadi narasumber di kegiatan inspektorat. 

Kami pulang dari inspektorat, singgah dulu di Branda Cafe Panca Budi. Merangkum ulang hasil rapat, dan menganalisis penyampaian pak Lasro dkk. Hasil kegiatan di share di WAG PAKSI Sumut dalam bentuk berita acara dan foto. Keputusan kami saat itu, Ganti AK Nasution dari Ketua PAKSI Sumut dengan Ainun Mardhiah. Jika tidak terpilih, maka kami akan buat pernyataan menolak pengukuhan tersebut. Bagaimanapun Maruah Forum PAKSI ini harus dijaga. Itulah komitmenku. Bismillahi