Indonesiaku hari ini

Hari ini berita heboh dengan tingkah para pemangku jabatan Indonesia. Ada yang miris ada yang lucu. Tapi hari ini memang bikin penonton acara berita TV malah tertawa terkekeh.

Berita tentang Briptu Norman dari Gorontalo dengan Goyang Indianya, dan berita tentang anggota DPR dari partai PKS (Partai yang mengaku Islam) yang terciduk membuka situs porno dari tabletnya tepat disaat sidang Paripurna DPR tentang pembangunan gedung DPR.

Tentang berita yang pertama, cukup menyegarkan. Biasanya polisi identik dengan wajah kaku, sangar dan tidak bersahabat. Polisi yang satu ini ternyata unik. Aktifitasnya dipicu dari semangat ingin menghibur, memberi kebahagiaan kepada teman yang sedang galau. Gak tau apa yang digusarkan orang dengan jogetnya yang diupload tak sengaja di youtube. Aku pikir polisi lain harus meneladani semangat ingin selalu membantu dan membahagiakan orang-orang sekitar. Dalam sejarah awalnya Polisi terlahir sebagai lembaga untuk melindungi orang-orang yang berduit. Ketika kemudian diadopsi oleh sistem negara, Polisi diharapkan menjadi pelindung masyarakat. Polisi sebagai pelindung masyarakat seringkali cuma ada dalam khayalan. Nah...kisah Briptu Norman ini, memberi warna harapan baru bagi polisi. Polisi juga orang yang hangat, ramah. Tapi tentu saja akan memusingkan jika dalam tugas semua polisi berjoget-joget begitu.Tapi respon untuk membantu teman yang sedang galau itu....benar-benar harus diteladani.

Nah, berita satu lagi tentang orang-orang "terhormat" di Dewan Perwakilan Rakyat sana. Tentu saja ada rasa miris. Seperti biasa, DPR memang selalu menjadi ajang memamerkan amanah rakyat yang habis digerogoti oleh orang-orang yang rakus. Tak heran DPR saat ini lebih pas disebut dengan Dewan Pengkhianatan Rakyat. Tak ada satu kebijakan pun yang membuat publik bernapas lega, apalagi mempunyai harapan Indonesia menjadi lebih baik. Seolah hal yang harusnya dipenuhi DPR ini adalah hal yang cuma ada dalam mimpi saja.

Dengan mental yang secara lembaga dan adanya kasus pariporno ini, maka sudah cukup jelas bahwa DPR masa sekarang ini tidak akan memberikan kemaslahatan bagi Umat dan kebahagiaan bagi Rakyat Indonesia. Sayangnya sistem demokrasi, tetap harus menyediakan lembaga ini sebagai saluran aspirasi. Jikalah saluran aspirasi ini adalah pembuluh darah, maka sudah cukup tersumbat dan kian menyemak.

Maka pendapatku bagi perubahan bangsa ini kedepan adalah:

1. Kurangi jumlah anggota DPR.
Mungkin DPR lah saat ini satu-satunya lembaga yang tidak dapat di evaluasi. Jika menjadi profesional harus di uji dengan berbagai test kemampuan. Menjadi anggota DPR hanya bermodalkan suara yang berhasil diraupnya. Tanpa ketrampilan merumuskan kebijakan publik, dia dapat duduk dengan empuk di kursi kehormatan, sebagai wakil suara rakyat.
Harusnya selama berjalan secara lembaga DPR juga harus di evaluasi kinerjanya. Sejauh mana, seberapa banyak kebijakannya yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Alat ukurnya misalnya:

1. Apakah kebijakannya dapat dilaksanakan?.Banyak undang-undang yang hanya jadi pajangan di kantor-kantor pemerintah. Sama sekali tidak dipahami praktisinya, bagaimana cara menggunakannya. Terlepas dari faktor kemalasan oknum untuk mempelajarinya, seringkali undang undang tidak memiliki sistem sosialiasi yang efektif apalagi sistem monitoring dan evaluasi keberhasilan undang-undan ini dilaksanakan. Dengan adanya celah ini, UU seringkali dijadikan kepentingan pihak-pihak tertentu saja. UU dijadikan alat untuk memperjualbelikan kebenaran.
2. Apakah kebijakannya memberikan peningkatan tingkat kesejahteraan rakyat secara signifikan?. Tentu saja poin ini adalah yang paling penting. Sering sebuah kebijakan justru "membunuh" banyak orang. Seberapa banyak resiko tersebut diambil?. Pantaskah?.

Jumlah perwakilan anggota DPR pada kenyataanya tidak menjadi sebuah alat ukur tersampainya aspirasi rakyat secara efektif.

Berkurangnya jumlah anggota DPR saat ini akan langsung berdampak dengan kesejahteraan bangsa. Anggota DPR saat ini justru menjadi beban negara. Karena produktifitas nya yang rendah, sementara biaya untuk operasionalnya cukup mahal. Apalagi kebijakannya seringkali menyakiti hati rakyat. Paling tidak dengan bekurangnya jumlah anggota DPR ini, beban tersebut dapat berkurang.

2. Revisi Sistem Partai

Partai harusnya memiliki sistem perkaderan. Dimana Visi Misi partai beregenarasi dalam jiwa kader seperti air sungai yang mengalir terus menerus. Kenyatannya sistem perkaderan tidak dijalankan lagi oleh partai-partai di Indonesia. Hanya PKS yang masih menerapkan sistem perkaderan ini. Tak adanya perkaderan membuat sistem regenarasi macet. Kepemimpinan dipegang oleh orang yang itu-itu saja. Kaum muda hanya dijadikan alat permainan politik bukannya calon estafet kepemimpinan masa depan.

Sistem aspirasi sudah saatnya dicari jalan keluar penyelesaiannya. Aku berfikir sistem partai saat ini hanya jadi alat kepentingan sekelompok orang yang hanya terlatih untuk ketrampilan memanipulasi kekuasaan. Saluran asprasi dari sebagian besar rakyat justru tidak memiliki wadah penampung.

Partai harusnya mewakili berbagai profesi. Petani, Pedagang, Nelayan, Guru, aktris, sampai pembantu, ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Bukan seperti sekarang ini. Sepenuhnya dikendalikan oleh orang-orang tanpa keahlian. kenapa? Politik bukanlah milik orang-orang partai semata. Politik beserta produknya menjadi penentu tingkat kesejahteraan di semua lapisan masyarakat. Hasil produksinya mengikat semua elemen. Maka sudut pandang politik di pegang oleh orang-orang yang sepenuhnya beraktifitas dipartai adalah cacat.

Politik harusnya: dari oleh dan untuk semua elemen yang ada dalam wadah negara.

Politik justru harus dikuasai semua bidang kerja. Jika ketrampilan politik dipisahkan dalam orang-orang yang sepenuhnya bergelut dipartai tanpa punya aktifitas pekerjaan lain. maka politik sebagai sarana/alat untuk mencapai tujuan hanya diarahkan untuk kepentingan orang-orang yang ongkang2 kaki di DPR dan partai politik saja.

Jika politik dipegang oleh perwakilan berbagai elemen masyarakat, maka mau tidak mau semua lapisan, dari pedagang hingga buruh harus paham dan menguasai apa politik, dan dampaknya bagi kehidupannya dan negaranya.

kupikir...begitulah harusnya lembaga negara ini berubah. Polisi yang tanggap dan peduli dengan lingkungan sekitarnya dan DPR yang benar-benar jadi saluran Aspirasi Rakyat.