Memahami Anggaran dengan Gameboard TRATA dari SPAK

Hajat hidup rakyat diatur di Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara ataupun Daerah. Sayangnya gak banyak warga negara yang kritis memahaminya. Pdahal seharusnya setiap warga negara mengawasi agar anggaran tersebut tepat sasaran. 

SPAK memiliki gameboard TRATA (transparan dan akuntabilitas). Game ini sebenarnya didesain untuk memahami dan mengawasi anggaran desa. Namun prinsip yang sama dapat diterapkan dalam memahami APBN  dan APBD. Kucoba mempraktekkan game ini kepada anak mahsiswa UMA (Universitas Medan Area). Ternyata mereka tertarik dan menjadi lebih mudah memahami anggaran terutama proses pengdaan barang dan jasa dimana profesi ini banyak terlibat.

Catatan Mahasiswa: Mengapa Arsitek harus berintegritas?

Catatan dibawah ini adalah catatan dari Mahasiswa Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Kode Etik Arsitek di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Sebagai pengantar, mahasiswa diminta untuk menalar, mengapa Arsitek harus berintegritas?. 

Sebenarnya catatan ini tricky sih. Satu sisi, ingin mengevaluasi, apakah mahasiswa generasi Z ini mampu menalar apa yang sudah kupaparkan, satu sisi lagi untuk keperluan absen. 

Ada kurang lebih 23 mahasiswa di kelas ini, yang dibawan ini adalah jawaban yang paling kusuka. Hmm..apakah aku berhasil mengajar mereka?

Kamu bisa bantu jawab?. 

Menguji Keterbukan Informasi Publik terkait PBJ di Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

FITRA Sumut bersama ICW kembali melibatkan ku sebagai peneliti. Kali ini fokus penelitian adalah Keterbukaan Informasi Publik terkati PBJ di Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 
Setelah mendapat pembekalan ternyata banyak sekali informasi publik yang berhak diakses masyarakat. Dokumen yang bisa jadi bahan penelitian akademisi, yang selama ini kalau diminta selalu teramat sulit. Saat pembekalan sebenarnya sudah disadari akan kemungkinan tidak diperolehnya informasi publik ini, meskipun sudah diatur dalam UU Keterbukaan Infomasi. Tapi..kami tentu saja memastikan dan mengujinya dulu dengan penelitian ini. 

Setelah memilih beberapa proyek yang menarik kami mengajukan ke Kota Medan dan Provinsi Sumut. Untuk Kota Medan terkait penelitian sebelumnya, yaitu informasi tentang Lapangan Merdeka yang biaya pembangunannya fantasitis sekali 500 Milyar. Total biaya pembangunan Lapangan Merdeka ini akan menyerap kurang lebih 600 Milyar. Luar biasa bukan. Maka jadilah kami mengajukan data-data terkait proyek tersebut .

Untuk Pemerintah Sumatera Utara, kami memilih pengadaan Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu Mesjid Sport Center. hal ini karena agenda PON 2024 yang akan dihelat di Sumatera Utara dan Aceh, sementara persiapan seolah jalan ditempat disaat kami sedang memulai penelitian. Setelah membongkar LPSE kami temukan adanya keanehan tentang lokasi Mesjid Sport Center. Setau kami lokasi Sport Center untuk PON dipusatkan di Desa Sena, Deli Serdang. Anggaran tahun 2021 dan 2022 seharusnya bangunan itu sudah berdiri. Lokasi Desa Sena yang ada masih hanya gerbang masuk ke area Sport Center. Sama sekali tak ada bangunan lain. Dimana Bangunan yang direnacanan itu berada?
Untuk Pemprovsu kami juga mengajukan permohonan terkait pembangunan Kantin Sehat di dinas Kesehatan Provinsi Sumut. Anggarannya sekitar 2Milyar. Dibangung di lokasi kantor Dinas Kesehatan. Fantastis bukan...sarana kantor untuk urusan perut, dibangun sebesar 2milyar. Bukan sarana untuk melayani masyarakat umum. Di Media, diberitakan kalau bangunan ini untuk program pemberatasan gizi buruk. huft. 

Nah...data di Dinas Kesehatan ini, sampai akhir kegiatan, tidak kami dapatkan. 

Benar  emang dugaanku, kami akhrinya maju ke Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumut. Dari hasil sengketa kami dapatkan Data dari dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara, sedangkan dari Dinas Kesehatan tidak dapat

Dari Pemerintah kota Medan, kami melewati persidangan dan mediasi yang alot dan akhirnya gagal. Hasil putusan, kami menang untuk memperoleh SEBAGIAN dari Informasi Publik yang diaku mereka sebagai informasi publik yang tidak kecualikan. Catatan penting dari Permohonan Informasi Publik di Kota Medan adalah atitide dari pewakilan Sekda Kota Medan selaku atasan PPID. Dihadiri oleh Kabag Hukumnya, persidangan penuh dengan kecurigaan, merendahkan dan kenyinyiran. Jauh dari pelayaanan dan pemenuhan hak rakyat. Arogan sekali, seperti Walikotanya yang arogan dan kosong isi kepalanya. Duh...kesel sekali berhadapan dengan mereka ini.

Kelas Literasi Bangsa

Tujuan: Menumbuhkan semangat Liteasi Antikorupsi kepada anak-anak muda di Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiyatul Mahmudiya (STAIJM) Tanjung Pura-Langkat, Sumatera Utara

Materi: Memahami Teori Penyebab Korupsi 

Jumlah Peserta: 21 orang

Pelaksana: Rumah Intiusi

Tempat Pelaksanaan : Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiyatul Mahmudiya (STAIJM) Tanjung Pura-Langkat, Sumatera Utara

Tanggal Kegiatan: 24 September 2023

Metode: 

• Pre Test
• Ceramah
• Tanya Jawab
• Post Test 

Catatan kesan pelaksanaan: 

Kegiatan ini secara mandiri dilakukan oleh Komunitas Rumah Intuisi. Salah satu programnya adalah literasi Antikorupsi. Rumah Intuisi, Pendirinya adalah dosen STAIJM sehingga mewajibkan mahasiswanya mengikuti kegiatan ini. Penggunaan ruang, memanfaatkan previlege sebagai dosen STAI JM. Peserta sebenarnya ada perempuan dan laki-laki. namun lebih banyak perempuan. 

Pasca kegiatan ini, mereka diharapkan melanjutkan kegiatan relawan literasi Rumah Intuisi. 

Merintis Sekolah Jujur di Medan

Alhamdulillah, akhirnya program SPAK Indonesia tahun ini memilih Kota Medan. Aku ditunjuk langsung jadi koordinator program. Tugas ku yang pertama mencari 2 pendamping sekolah dan dua sekolah yang bersedia menjadi sekolah dampingan. 

Mencari pendamping tidak begitu sulit, karena ada kawan2 yang aktif SPAK. Tantangan terbersarnya ini adalah Sekolah yang bersedia. Salah satu kegiatan inisatif yang kupastikan terlebih dahulu disepakati sejak awal adalah Sekolah tersebut bersedia melakukan transparansi dana BOS. Ternyata ini memang sangat sulit ya... Beberapa sekolah yang kami datangi menyatakan hal ini sangat sulit dilakukan dan kalaupun ada seperti mencari jarum di dalam jerami. Meskipun secara lisan, beberapa sekolah menyambut baik tawaran program ini, tapi tak lama kemudian menyatakan tidak siap menerima karena kesibukan program lainnya. 

Sampai saat ini ada satu sekolah yang bersedia yaitu SD 09 Alwasliyah.

Kenapa sekolah tidak siap transparansi dana BOS?
Kalau sekolah sendiri tidak berani menerapkan antikorupsi di sekolah, lalu apa sebenarnya yang diajarkan di pendidikan kita?

Medan, 7 Juni 2023

Medan, 7 Juni 2023

Medan, 17 Juni 2023